Santoso dan Kekuatan Perdamaian Poso

Santoso ditembak tewas. Perburuan terbesar dalam sejarah Indonesia di abad ke 21 ini dirayakan oleh berbagai pihak. Puja puji ditujukan pada aparat keamanan, terutama pada Kapolri baru Tito Karnavian yang sempat menjadi Satgas dalam operasi keamanan di Poso. Tak hanya itu, para pendukung kelompok Santoso tak ketinggalan mengaminkan kematiannya sebagai pahlawan.

Para pahlawan ini dibicarakan dengan menempatkan warga Poso sebagai pihak ketiga dari konteks perburuan. Sebagai pihak ketiga, warga di Poso tak penting untuk dibicarakan selain sebagai latarbelakang konteks. Bahkan melihat warga Poso sebagai pihak yang lemah dan tidak mengambil peran apapun dalam seluruh konteks yang terjadi di wilayahnya sendiri. Tulisan ini membicarakan dua catatan yang hilang dari hiruk pikuk ini.


Pertama, Keberkorbanan orang Poso

Sejak awal operasi keamanan ditetapkan di Kabupaten Poso, kehidupan warga di 6 kecamatan di Kabupaten Poso berubah. Warga di Poso Pesisir Selatan, Poso Pesisir Utara serta Lore Utara, Lore Peore, Lore Tengah dan Lore Timur menyesuaikan mekanisme dan sistem kehidupannya dengan operasi keamanan.

Ibu Tomi dari Desa Tri Mulya, Poso Pesisir Utara menceritakan ketika anaknya terkena penyakit saat itu sedang terjadi baku tembak dengan jarak sangat dekat. Bidan, satu-satunya harapan desa untuk urusan kesehatan warga tidak bisa berkunjung karena larangan dan takut menjadi sasaran salah tembak. Ibu Adi di Desa Tangkura bercerita ibunya dan banyak warga desa lainnya beralih pekerjaan menjadi buruh sawit di kabupaten lain. Mereka tidak bisa lagi berladang dan berkebun, meskipun saat itu musim panen. Ibu Citra dan banyak warga yang lain menjadi pemecah batu di Sungai Puna. Puluhan hektar kebun coklat  yang jaraknya tidak jauh dari desa tidak bisa lagi mereka rawat.

Lain lagi cerita ibu Desi, di Poso Pesisir Selatan. Untuk bisa tetap memanen pohon kelapanya, dia harus menyewa banyak orang. Biasanya ibu Desi dan keluarganya dapat menyelesaikan sendiri pekerjaan tersebut, tapi kali ini mereka harus berburu waktu sebelum jam 3, waktu yang dalam aparat bagi para petani. Sore menjelang malam, jalanan sepi. Jarang dijumpai suasana bercengkrama antar tetangga. Pernah juga kurang lebih 2 minggu, sebagian warga di 6 dusun mengungsi saat dilakukan latihan militer yang juga disebut ditujukan untuk mengejar kelompok Santoso. Sementara itu,   beberapa warga petani menjadi sandera sebelum dibunuh dengan cara kejam. 

Kisah para perempuan dari desa ini sangat sulit ditemukan di media massa, apalagi dibicarakan. Imajinasi orang tentang Poso telah ditetapkan sebagai wilayah konflik, wilayah teroris. Sebagai wilayah konflik, terdapat kesan segala peristiwa yang terjadi demi alasan keamanan adalah lumrah. Pengorbanan memang harus dilakukan.  Yang terjadi, keberkorbanan orang Poso.

Dalam berbagai serioperasi keamanan dengan berbagai nama, warga Poso memilih aktif berkorban dan menjadi korban, juga pada saat bersama dikorbankan. Berkorban dengan meninggalkan lahan pertanian mereka, menjadi korban hingga kehilangan nyawa , dikorbankan dalam kebijakan keamanan. Secara aktif warga Poso menjadi bagian dari seluruh proses itu, setiap hari dan bertahun-tahun.

Kedua, kekuatan yang tak lekang

Perburuan Santoso adalah  operasi perburuan manusia terbesar di abad 21 ini. Jumlah ini mengalahkan sejarah perburuan yang dilakukan terhadap Kartosoewirdjo yang memimpin pemberontakan Darul Islam di masa Presiden Soekarno. Saat itu Kartosoewirjo memimpin pasukan dengan kemampuan terlatih yang jumlahnya melebihi satu batalyon, diburu oleh pasukan 1 batalyon. Diluar operasi keamanan tahun 2012 – 2015, jumlah aparat keamanan gabungan TNI dari semua angkatan plus pasukan elitnya dan Kepolisian adalah 3.000 personil. Operasi keamanan berbiaya 57 miliar per  tahun ini ditujukan untuk memburu kelompok Santoso yang anggotanya 39 orang ( sekarang tercatat berjumlah 19 orang ). Bahkan, secara khusus untuk memburu Santoso, aparat keamanan dibagi dalam 63 tim. Santoso yang dalam rekam jejaknya tercatat terlibat  perampokan mobil box kelontongan di Maleali dengan tuntutan 1 tahun penjara ini ditangani oleh  pasukan yang paling terlatih di Indonesia. 
Ketika sedang bermaksud menunjukkan keseriusan memburu kelompok Santoso, gelaran operasi keamanan ini sekaligus  melegitimasi kekuatan kelompok.  Selanjutnya, menciptakan imajinasi ketokohannya yang kemudian dirayakan oleh para pendukungnya saat kemudian tewas.
Imajinasi yang dibangun melalui serial operasi keamanan menyingkirkan kemampuan dan kekuatan masyarakat Poso dalam upaya-upaya perdamaian di Poso. Masyarakat Poso dibaca dan dibicarakan sebagai pihak yang semata-mata lemah tak berdaya mengatasi seri konflik yang terus terjadi.  Bahkan, masyarakat Poso diklaim sebagai bagian dari konflik itu sendiri.
Kenyataannya, sejak tahun 1999  masyarakat Poso berusaha bangkit bersama memulihkan trauma, mengurai dendam karena konflik dengan berbagai cara. Ketika larangan keluar rumah pada malam hari dengan alasan keamanan disampaikan oleh aparat keamanan, ibu-ibu dari berbagai desa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda berkumpul di salah satu lokasi penembakan untuk menyampaikan pesan damai termasuk kepada mereka yang diduga teroris. 
 “Kami ini semua korban konflik Poso, merasakan lari ke hutan, kehilangan keluarga. Tapi kami semua kembali pulang ke Poso. Saat kembali pulang, kami cuma punya satu pilihan yaitu menjaga kehidupan sebaik-baiknya” Ibu Martince, anggota sekolah perempuan Mosintuwu, sebuah organisasi masyarakat akar rumput di Poso menceritakan. “ Saya dulu sempat dendam. Sekarang, saya bersama dengan teman-teman yang lain saling bikin kode perdamaian. Kalau ada isu atau rumor beredar yang mengancam atau berpotensi menyebarkan konflik baru, kami akan bersama-sama bikin kabar baik yang diedarkan ke semua pihak. Ini bukan hanya untuk mencegah konflik, tapi juga membuktikan diantara kami yang terpenting adalah menjaga kehidupan”
Menjaga kehidupan adalah pilihan masyarakat Poso yang belajar dari sejarah konflik bawah tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang jika saling berperang. Yang ada adalah berhentinya kehidupan.
Karena itu, anak-anak dari berbagai agama berkumpul bermain bersama, menjalin pertemanan lintas batas melalui buku perpustakaan keliling. Anak-anak muda menginisiasi Generasi Damai Poso. Sebagian besar tokoh agama bergandengan tangan menyampaikan pesan damai di mimbar-mimbar agama. Pemerintahan desa sibuk membangun konsep desa membangun yang damai. Siapapun di Poso sibuk memastikan lokasi-lokasi wisata yang indah di Kabupaten Poso kembali aktif dan dikunjungi. Para perempuan desa menginisiasi forum perdamaian dengan tetap kritis pada pembangunan. Semua fokus pada bagaimana membangun Poso.
Cerita bagaimana para ibu dan warga desa di Kabupaten Poso menjalani semua kehidupan membangun perdamaian ditengah semua seri operasi keamanan, adalah bangunan harapan. Harapan bahwa tanah Poso adalah tanah dimana perekonomian mereka tumbuh, terikat kehidupan sosial yang tidak patah, dengan kebudayaan kebersamaan. Harapan yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari ini adalah kekuatan sebenarnya orang Poso dalam membangun perdamaian dan keadilan.
Sintuwu Maroso

Karena itu, cerita tentang Santoso tidak punya makna berarti dalam kehidupan orang Poso apalagi dalam upaya membangun perdamaian di Poso. Ketokohan yang diciptakan atas Santoso sesungguh tidak bisa dimaknai apapun selain menyadarinya sebagai sebuah permainan kepentingan.

Dalam konteks inilah, warga Poso adalah pahlawan atas proses apapun yang memastikan keamanan demi perdamaian dan keadilan di Poso. Sintuwu Maroso adalah akar budaya orang Poso yang dalam sejarahnya menunjukkan bagaimana orang Poso bahu membahu bekerjasama untuk damai Poso.


Tentu, tidak ada kenaikan pangkat dari warga desa menjadi warga istimewa berbintang tujuh. Warga Poso masih akan tetap bersusah payah berkebun atau mencari ikan menafkahi hidup. Tidakpun  berubah jabatan warga desa di Poso menjadi lebih tinggi setelah operasi ini. Warga Poso akan berusaha menjalani kehidupannya sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya untuk bertahan, sebelum akhirnya hidupnya beradaptasi dengan kebijakan keamanan baru  akan datang.  Tapi, disitu masyarakat Poso menunjukkan bahwa kekuatan sebenarnya dari upaya perdamaian adalah masyarakat Poso sendiri.

Jangan Perhatikan

Kali ke tiga di Bada, Lore Selatan, Kabupaten Poso. Kali ini membuka sekolah perempuan angkatan III. Lore Selatan menjadi pilihan baru pengembangan sekolah perempuan setelah memperhatikan kebutuhan kelompok perempuan di tempat ini. sangat sering mendengar bagaimana perempuan bukan hanya terdiskriminasi, tetapi juga tidak memiliki kesadaran tentang proses diskriminasi yang sedang berlangsung itu, sehingga membiarkan, cenderung ikut melanggengkan. 

Selalu banyak yang baru dan menarik ditemui di pelataran Bada yang kaya dengan patung megalithikum dan subur tanahnya. Setiap kali memasuki rumah , kamar mandi, atau kamar tidur, bahasa yang sangat sering dikeluarkan oleh tuan rumah adalah “ jangan perhatikan ya bu”. Saya biasanya akan spontan menjawab “ terimakasih bu, sama sekali tidak masalah”

Tanpa dan tidak sama sekali bermaksud mengkritik tuan rumah, tetapi pikiran ini berkembang setelah mengalaminya beberapa kali, termasuk hari ini. Baru saja keluar dari kamar mandi seorang ibu calon anggota sekolah perempuan, dimana kami numpang makan. Kamar mandi berlantai semen kasar, dikiri kanan masih terdapat pasir dan tanah, berdinding bambu yang dianyam, model toilet jongkok dengan merk yang ditemui dimana-mana:INA, ada ember besar tepat di depan tolet jongkok dengan palo-palo (gayung) dari bekas sabun pencuci piring. Di sudut kamar mandi berukuran 3 x 4 itu terdapat ember besar tempat penampungan air yang saya perkirakan untuk mandi. Dan, bersih.

We Can’t Wait: How Women and Youth of Faith can Lead Peacebuilding

I come from an area of Indonesia called Poso that has been struggling to overcome communal conflict, terrorism, corruption, and governmental brutality. The murder of two police officers by Islamic militants in the jungles of Sulawesi, and the subsequent crackdown by the government against anyone they suspected to be involved reignited the cycle of conflict. For a community which has been working together for years to overcome violence, hatred, and distrust between religious groups these action threatened to open up old wounds.
While statements came from religious leaders, police, and politicians for the citizens to remain calm, calls that have been repeatedly issued for nearly 15 years, we the women of the grassroots movement Mosintuwu, a Chapter of World Faith decided we’ve had enough. In a dramatic scene, we demonstrated in streets while fighting between communities occurred not more than a hundred meters away.
These women are not religious, political, or cultural leaders. Until very recently, they were a vast untapped resource of interfaith peace building, busy cooking in their kitchens and raising their children. These women, many of them still housewives of various religions, ethnicities, and backgrounds, have banded together to say what the people of Poso have been wanting to say for years: “Stop making Poso a place of conflict between religious militants and police, then spreading false rumours in the media that the conflict is between Muslims and Christians.”
The world agrees now that investing in women and girls can make dramatic improvements in global development, but as of yet, they continue to be left out of religious and interfaith dialogue, which is still almost completely dominated by men. But these women realise that this is their moment in Poso to take control and make themselves part of the dialogue. Talk about peace and justice is meaningless without the involvement of women and children, and an interfaith stance is the key to uniting the community for peace and justice. Faith gives confidence in humanity; that every person, regardless of religion, ethnicity, gender, sexual orientation, is human. These women have realized this and have seen how violence continues to hamper society and faith in Poso.
I understand that we are not alone in this struggle. When I founded Mosintuwu, I reached out to collaborate with whoever I could find. As part of this journey, I connected with World Faith, which is focused on interfaith youth in action. Their vision is that young people of faith can counter violence through volunteering in development projects, such as education, public health, and women’s empowerment. We’re proud to be a part of this movement. But we know peace building is even bigger than just us alone. Peace One Day represent an opportunity to take this work outside of our communities and across boundaries, even if just for a single day.

The key to our work is not just to come and talk about how we can make peace. We emphasize working together and in that process, learning each other’s stories to come to a greater understanding of people from other faiths and backgrounds. It is important to expand the peace campaign that has been conducted by grassroots communities in post-conflict areas, to be heard by the outside world, strengthening this movement for peace and reconciliation. Joining together with Peace One Day is also intended as a demonstration of support to the international community from those in post-conflict Poso, showing them the importance of peace around the world, and the importance of involving all sectors of society including men, women and children in the peace process.


Dialog Jakarta - Papua

Seorang kawan dari Jogjakarta yang bekerja di Papua selama kurang lebih 4 tahun menceritakan  kepada saya bagaimana perilaku para pejabat, petinggi pemerintahan di Papua menghambur-hamburkan uang di Jakarta. Dia menggambarkannya dengan detail bagaimana uang bisa dibawa berkarung-karung, “uang cash” tekannya berulangkali sambil menggeleng-gelengkan kepala, untuk berbelanja di Jakarta. Sementara itu ketika saya menghadiri refleksi akhir tahun 2012 Komnas Perempuan, seorang perempuan dari Papua mengeluhkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua yang hanya memperkaya orang-orang tertentu di Papua, menyingkirkan tanah-tanah orang asli Papua sehingga menjadikan orang Papua menjadi tamu di tanahnya sendiri. Di televisi, diberitakan penembakan polisi di Papua, perkelahian antar suku dan meningkatnya keamanan di Papua menjelang hari ulang tahun OPM. Lalu, saya membaca kumpulan tulisan Romo Neles Kebadabi Tebay tentang dialog di Papua. Berulang-ulang dalam tulisannya sejak tahun 2001, Romo Neles mengatakan berbagai peristiwa pemiskinan struktural dan berbagai kekerasan di Papua adalah sebuah dampak. Dampak dari tidak pernah ada dialog.     
Hanya ada satu kata: Dialog. Satu kata untuk membuka jalan dalam menjawab berbagai berbagai persoalan di Papua yang sangat kompleks. Satu kata yang memungkinkan ada jaminan kekerasan tidak akan terjadi lagi, dan Tanah Papua menjadi Tanah Damai. Demikian dengan jelas, tegas, berulang kali, Romo Neles Kebadabi Tebay menjawab kebutuhan utama di Papua saat ini dalam berbagai tulisannya. Bagaimana melakukan dialog,  siapa saja yang terlibat, apa agenda dialog, juga berulangkali disampaikan Romo Neles dengan menelusuri jejak perkembangan persoalan di Papua dari tahun ke tahun. Bagi Romo Neles, lahirnya berbagai kebijakan dengan dalih untuk menyelesaikan persoalan di Papua bukanlah jalan keluar. Sebaliknya kebijakan lahir haruslah merupakan sebuah hasil dialog. Kebijakan Otonomi Khusus mungkin merupakan salah satu kebijakan yang mendengarkan suara rakyat Papua sejak bertahun-tahun, namun pelaksanaannya pun membutuhkan dialog. Sementara itu, kekerasan akan terus terjadi sebagai dampak/akibat, ketika dialog tidak kunjung dilaksanakan.  Menurunnya kepercayaan dunia internasional (salah satunya dengan munculnya International Parliaments for West Papua – IPWP) terhadap Pemerintah Indonesia adalah akibat lain karena tidak adanya dialog yang dapat menyelesaikan akar masalah.  Pusat agenda dialog adalah Jakarta – Papua; yaitu dialog antara Pemerintah Pusat dengan rakyat Papua yang diwakilkan oleh beberapa kelompok masyarakat.

A Shameful World Statesman Award

Ladies and Gentlemen of the Appeal of Conscience Foundation (ACF), http://www.appealofconscience.org/


I am writing this as the director of Institute Mosintuwu in Poso, Indonesia, a grassroots interfaith organization that works with women and children in a post-conflict area, as well as a concerned Indonesian citizen.

As someone who works in an are of Indonesia that conflict has happened in the name of religion, I strongly agree with the idea promoted by the Appeal of Conscience Foundation that “A crime committed in the name of religion is the greatest crime against religion” We have had a dozen years of terrible crimes committed in the name of religion in my region on the island of Sulawesi, resulting in thousands of deaths and tens of thousands left displaced or homeless. Unfortunately, violence in the name of religion continues to persist and in some cases increase in various areas of Indonesia. It is therefore a great disappointment that your organization will award World Statesmen to President Susilo Bambang Yudhoyono, a president who has knowingly allowed violence and crime to continue in the name of religion in Indonesia.

I do not have any reasons by President Susilo Bambang Yudhoyono deserves such an award. But I had have many reasons why he should not. I will only mention some of them:

1.  The President has consistently disregarded the violence committed against minority groups including but not limited to the Ahmadiyah,  Shia, and the GKI Yasmin Church. As result of his reluctance to preserve their rights as Indonesian citizens, they have been killed in public, had their houses burned, and are forced to live as Internally Displaced People. Churches have been threatened and in some cases closed because of this. One group of worshipers from a church that had been shut down went to hold their worship service in front of the presidential palace as a form of protest. 
2.   President Susilo Bambang Yudhyono supports and legitimizes intolerance through various policies and statements. In 2006, Mr. Yudhoyono signed Law 23 giving the government the right to distinguish between religions recognized by the state and those that are not.
3.  On June 9, 2008, the government issued a ministerial decree against the Ahmadiyah community, a minority religious group, resulting in an institutionalized discrimination against them solely based on their religious beliefs. There has been a marked increase in violence against the Ahmadiyah community.
4.   In 2008 there were 14 cases of church closures; 2009, 10 cases; 2010, 27 cases; 2011, 54 cases, and in 2012, 59 cases.
5.  Involvement of various agencies such as the Ministry of Religious Affairs, Regional Head and Bakor-  Pakem, Attorney General, Police and MUI, in the process of banning these minority religions indicate an active involvement of the

It's clearly, the president has done nothing to prevent minority group in Indonesia from being attacked and even killed

Therefore if you and your organization really believe the idea that "A crime committed in the name of religion is the greatest crime against religion", by paying tribute to President Susilo Bambang Yudhoyono, your organization will be directly legitimizing, condoning, and ultimately turning a blind eye to the violence that is occurring in the name of religion under the direct watch of Mr. Yudhoyono in Indonesia. Means, this Award legitimated  a crime committed in the name of religition in Indonesia. 

Although ultimately your organization will go ahead with the award, myself and ( I believe) millions of Indonesian citizens reject it. Shame on you!

Lian Gogali 

Api Kartini : Habislah "Gelap", Terbitkan "Terang"


From @Nobodycorp.
Apa yang diingat orang setiap tanggal 21 April yang dikenal dengan perayaan Hari Kartini? Kebaya dan Sanggul. Setidaknya hal ini terlihat dari banyak perayaan Hari kartini yang seringkali diadakan oleh pemerintah, termasuk oleh ibu-ibu PKK. Kata yang lain yang mengingatkan orang adalah emansipasi. Emansipasi dimengerti sebagai memberikan ruang bagi perempuan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakat.  Kedua cara berpikir ini merupakan ironi besar di Perayaan Kartini.
Gagasan Kartini dikenal setelah surat-suratnya yang dikirimkan kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Atas inisiatif pribadi, Direktur Departemen Pengajaran dan Ibadat Hindia Belanda, Mr. J.H. Abendanon, mengumpulkan surat menyurat Kartini dan diterbitkan dengan judul Door Duisternis tot Licht, atau dalam bahasa Indonesia berarti “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Buku yang diterbitkan pada tahun 1911 merupakan keputusan pribadi Abendanon yang istrinya merupakan salah satu sahabat Kartini yang dikirimi surat. Door Duisternis tot Licht cetakan ke-4, berisi 105 pucuk surat Kartini, yang didalamnya terdapat kutipan dari catatan harian Kartini, sajak, dan Nota tentang pendidikan dan pengajaran, yang dimaksudkan untuk dikirimkannya kepada pemerintah Nederland. Dalam kata pengantarnya, Mr. Abendanon mengatakan bahwa penerbitan surat-surat Kartini ini adalah “sumbangan bagi perwujudan apa yang diperjuangkan”. Apa yang diperjuangkan Kartini? Dalam kumpulan surat-surat Kartini ini terdapat dua pokok pembicaraan Kartini, yaitu : kebebasan perempuan dan pendidikan pribumi.


Sintuwu (Masih) Maroso


Konon katanya, ketika pertama kali A.C Kruyt, seorang misionaris Kristen datang ke Tana Poso, dia pertama-tama menemui seorang Ulama Muslim, Baso Ali (sekarang merupakan keturunan Odjobolo). Pertemuan keduanya berlangsung hangat dan menyepakati hal strategis yang kemudian mempengaruhi wilayah Tana Poso saat ini. Diceritakan bahwa Baso Ali mengarahkan A.C. Kruyt untuk menjalankan misinya ke wilayah pedalaman dan pegunungan karena di wilayah pesisir telah lebih dulu berkembang ajaran Islam. A.C. Kruyt bukan hanya menyetujui tapi juga menjadikan pertemuan awal mereka sebagai sebuah tanda keharmonisan yang terus terjaga selama masa-masa awal ketika kemudian Poso menjadi sebuah distrik khusus dibawah pemerintahan kolonial Belanda.

Pada tahun-tahun berikutnya ketika masyarakat  berdiam di  Tana Poso, terdapatlah beragam suku bangsa, berbagai agama, dan berkembanglah adat istiadat. Ketika Kabupaten Poso  secara resmi menjadi Kabupaten melalui peraturan PP No. 33 Tahun 1952 tentang pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah, Sintuwu Maroso disebut sebagai pernyataan yang mewakili semangat berdirinya Kabupaten Poso. Sintuwu Maroso berarti  bersatu kita kuat. Setidaknya terdapat tiga hal yang memaknai bersatu kita kuat atau Sintuwu Maroso ini, yaitu  hidup saling menghargai (tuwu mombetubunaka), hidup saling menghidupi (tuwu mombepatuwu), dan hidup saling menolong (tuwu mombesungko). Dengan demikian, sejak awal berdirinya Kabupaten Poso telah disepakati bahwa meskipun masyarakat Tana Poso berbeda-beda tetapi akan bersatu, karena hanya dengan bersatu maka kita kuat.

118 Tahun Perempuan Poso

Foto: One Billion Rising

“Perempuan dibawa dan di bawah laki-laki” demikian judul sebuah buku yang merefleksikan posisi perempuan di wilayahnya, juga merefleksikan perempuan di Indonesia. Bagaimana dengan perempuan di Poso? Sudah 118 tahun Kabupaten Poso berdiri, di era dimana partisipasi perempuan menjadi sebuah indikator demokrasi, hanya Kabupaten Poso  yang tidak memiliki satupun wakil perempuan di DPRD Tingkat II. Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam sistem kepartaian ternyata tidak secara otomatis membuka ruang partisipasi politik bagi perempuan. Salah satu indikator adanya partisipasi politik perempuan adalah kehadiran perempuan dan posisi perempuan dalam pembangunan. Namun, kehadiran perempuan tidak serta merta mengindikasikan peran gender. Tulisan ini adalah sebuah catatan tentang perempuan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Poso.

Pada pertengahan tahun 2011, memang terjadi perubahan yang signifikan terhadap peran perempuan dalam pemerintahan di Kabupaten Poso. Perempuan sudah memegang posisi lurah, camat, dan beberapa posisi di SKPD. Apakah posisi ini sudah mengindikasikan terbukanya kesempatan terhadap perempuan dalam pemerintahan di Kabupaten Poso? Ya, tetapi juga tidak.

Menolak Budaya Kekerasan


Pagi hari itu, saat melihat empat orang volunteer laki-laki yang sedang makan di dapur, seluruh badan anak berusia 12 tahun itu gemetar ketakutan, memegang tangan ibunya dan berbisik “saya tidak mau disini, kita pulang saja”. Ibunya berusaha membujuk, tapi Dita (nama samaran) bersikeras pulang hingga hampir menangis. Dia duduk diam tidak berkata apa-apa, tapi seluruh badannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Tidak mau bergerak sampai semua laki-laki di ruangan itu pergi. Saya dan tim pendamping lainnya akhirnya mengevakuasi Dita ke tempat lain yang lebih aman. Dua minggu sebelumnya, Dita diperkosa oleh teman ayahnya.  Di satu desa terpencil di Poso. Sudah dilaporkan ke pihak kepolisian tetapi tidak direspon. Mereka keluarga yang sangat miskin.

Sementara itu, anggota DPRD, para menteri, lalu seorang calon hakim agung Daming Sanusi mengeluarkan pernyataan yang  menghina korban perkosaan disertai gelak tawa tanpa perasaan dari sejumlah anggota DPRD.  Pernyataan bahwa“pemerkosa dan korban sama-sama menikmati” adalah gambaran mengakarnya budaya kekerasan seksual di Indonesia.  Mengakarnya budaya kekerasan seksual di Indonesia bukan persoalan moral tetapi pertama-tama berakar pada ketimpangan relasi gender dalam masyarakat yang secara sistematis dilegalkan secara struktural.