Teror dan Politik Ingatan

Pagi, di hari Kamis, pukul 08.30,  seorang pengendara motor menemukan sebuah tas hitam yang terbuka dengan gulungan kabel di dalamnya tergeletak di pinggir jalan Tarakan, Poso. Beberapa menit kemudian, puluhan polisi berkumpul di lokasi dengan senjata lengkap siaga di tangan, beberapa menggunakan telepon genggam, mungkin untuk menghubungi mereka yang mungkin lebih menguasai keadaan saat itu, Densus 88. Jalanan macet dengan kerumunan orang dari jarak jauh, suasana mencekam, ketakutan menyebar, beberapa orang bergegas pulang menegaskan hari ini tidak akan masuk kantor dulu. Kasak kusuk kerumunan menyebutkan benda tersebut bom. Berita disebarkan melalui pesan singkat, telepon atau dari mulut ke mulut, melintasi daerah dan wilayah dengan cepat bahkan sangat cepat sebelum akhirnya diketahui tas hitam itu milik  seorang tukang listrik yang saat peristiwa itu berlangsung sedang memanjat tiang listrik untuk memperbaiki antenna salah seorang warga. Melegakan. Melegakan, namun menit itu telah cukup signifikan mempengaruhi kehidupan warga di hampir seluruh wilayah Kabupaten Poso. Mempengaruhi, bukan hanya karena peristiwa ini bukan yang pertama. Pada saat itu peristiwa-peristiwa lama diingatkan kembali dalam ingatan kolektif tentang konflik yang sebelumnya pernah terjadi di wilayah itu. Konflik Poso. Karena itu, tulisan ini akan membicarakan peristiwa-peristiwa di Poso saat ini dalam rangkaian politik ingatan dan dampaknya bagi perdamaian yang sejati di Poso.

13 Tahun Pasca Konflik Poso: Pengungsi Makan Supermie, Pejabat Naik Superkijang

13 Tahun pasca konflik Poso, bagaimana sekarang nasib para korban konflik?Bagaimana pembangunan daerah pasca konflik?Beberapa masyarakat eks pengungsi menjawab “Kami bersyukur sekarang sudah tidak ada bom dan sudah tidak lari-lari lagi di gunung,sungai. Sekarang sudah bisa (cari) bekerja lagi. Kami bersyukur” Seorang pejabat pemerintah menjawab “Sekarang pembangunan sudah digalakkan, investor sudah banyak yang tertarik untuk datang mengolah kekayaan disini, Mesjid sudah dibangun, Gereja sudah diperbaiki. Pembangunan berlangsung sukses di segala bidang”. Nada-nada positif tersebut tentu bukan hal yang tidak wajar didengarkan bahkan sebaliknya sangat biasa. Tetapi terdapat perbedaan penting dalam memaknai Poso pasca konflik. Masyarakat eks pengungsi memaknainya dalam kerangka kehidupan mereka keseluruhan dimana masa lalu berada diantara masa depan (in between). Para pejabat pemerintah membicarakannya dalam ranah fisik yang terukur serta simbolik (adanya bangunan mesjid dan gereja, bukan tidak mungkin termasuk adanya instalasi militer-simbol keamanan) tentu tak lepas dari hegemoni wacana, berorientasi masa depan, dan ekonomis. Pihak yang kedua ini, ironisnya, membicarakan kesuksesan pembangunan pasca konflik lepas dari keterlibatan dan pelibatan masyarakat korban konflik, mengabaikan masa lalu, hingga menepuk dada sendiri untuk keadaan itu.Kata kuncinya “sukses”

Mungkin ini bukan hal yang mengherankan, mengingat relasi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Poso pasca konflik berlangsung dinamis tanpa gejolak yang berarti (tentang ini baca kisah-kisah di Cerita Perempuan dan Sekitar Kami). Namun menjadi sangat mengherankan sekaligus menakjubkan jika menelisik kedalaman cerita yang melatarbelakangi “kesuksesan” tersebut. Tulisan ini hendak menggambarkan ketimpangan besar antara rakyat miskin korban konflik dengan pengendali kekuasaan di Kabupaten ini. Gambaran ini sekaligus merupakan tuntutan untuk mengembalikan hak-hak ekonomi, sosial, budaya milik rakyat, para korban konflik.

Dero: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Sekarang

Diiringi musik dari kaset yang melantunkan lagu berbahasa Pamona, beberapa pasang muda-mudi itu menggoyang pinggul mereka semaksimal mungkin kekiri dan ke kanan sambil melangkahkan kaki hampir setengah berlutut sementara tangannya bergerak ke kiri dan ke kanan sedikit menghentak mirip penari Bali mengikuti gerak kaki dan pinggul. Ketika bertemu di tengah panggung, pasangan muda mudi itu saling melempar senyum dan bergandengan tangan lalu membuat lingkaran. Dalam lingkaran tersebut, pasangan muda mudi mengayunkan kaki kanan ke depan dua kali, dan ke belakang satu kali diikuti gerakan badan bagian pinggul atas yang agak miring. Selang beberapa gerakan yang sama, tiba-tiba lingkaran tersebut terbongkar ketika para pemudi bergerak keluar dari lingkaran lalu melakukan manuver gerakan tarian yang rumit mulai ujung kaki hingga kepala, demikian juga para pemuda meskipun dalam lingkaran yang berbeda. Badan dimiringkan bersamaan dengan tangan yang mengaun gemulai, lalu bertepuk tangan dua kali, kemudian melakukan manuver gerakan memutar yang membuat seluruh penari tiba-tiba berada dalam lingkaran. Dalam waktu yang berbeda, para pemuda yang berada di luar lingkaran. Setiap kali berada di luar lingkaran semula terdapat para penari membawakan manuver gerakan yang berbeda-beda. Kadangkala berputar-putar lalu bertepuk tangan, lalu meliuk-liukkan badan ke kiri dan ke kanan dengan gerakan tangan kiri dan kanan yang gemulai, beberapa kali terlihat mirip tarian bali. Pada akhirnya setelah semua gerakan tersebut mereka bergabung kembali dalam lingkaran selama beberapa saat. Beberapa kali terlihat lingkaran bergerak membesar ketika para penari saling menjauh tapi tetap bergandeng tangan atau lingkaran kecil ketika para penari saling mendekat. Seluruh gerakan tersebut terlihat indah sekaligus rumit.

Gambaran tarian tersebut di atas bermunculan di panggung Festival Danau Poso, dibawakan oleh semua perwakilan kabupaten. Beberapa menit sebelum para penari tampil, pembaca acara mengumumkan bahwa apa yang akan disaksikan adalah dero kreasi.

Buruknya Wajah Festival Danau Poso 2010 : Catatan Merebut Ruang Gerak Budaya Rakyat

Puluhan pasang mata memandang lesu menahan kantuk ke arah panggung. Seorang juri di barisan depan bersandar di kursi sambil mengutak atik handycam dan telepon genggam miliknya. Saat itu sudah pukul 23.30 Wita. Hanya beberapa pendamping penampil yang tetap antusias mengikuti jalan cerita yang ditampilkan dalam pesona budaya kabupaten. Sementara itu para penampil berusaha menarik perhatian juri dan penonton dalam beberapa jenis penampilan seperti pagelaran busana, seni pertunjukan rakyat dan dero kreasi. Malam semakin larut, penonton beranjak pulang karena tidak tahan kantuk, meski masih ada dua kabupaten yang belum menampilkan pesona budayanya. Hanya satu orang turis yang bertahan, sementara beberapa yang lainnya memilih pulang setelah menyaksikan lenggak lenggok putri dan putra pariwisata yang menyelingi pagelaran pesona budaya. Jam sudah menunjukkan pukul 00.02. Hari kedua festival.

Sepi.

Suasana berbeda nampak di penutupan festival, hujan deras yang mengguyur wilayah Tentena sejak pukul 17.00 tidak menghalangi niat para pengunjung mendatangi lokasi festival. Selain dihadiri pejabat Propinsi dan Kabupaten, kedatangan Putri Pariwisata disebut mempengaruhi jumlah pengunjung. Namun yang penting dalam ingatan para pengunjung adalah ini hari terakhir festival tepat pada saat hari libur sehingga pilihan menghabiskan waktu sekedar berkumpul atau sekedar berkunjung. Terdapat semacam asumsi bahwa akhir festival dipastikan lebih ramai. Keramaian. Niat mengunjungi lokasi festival adalah karena keramaian.

Festival Rakyat atau untuk Pemerintah? Catatan Menjelang Festival Budaya Daerah dan Festival Danau Poso

Dua kegiatan yang mengacu pada budaya saat ini sedang diadakan di Kabupaten Poso. Festival Budaya Daerah (FBD), sebelumnya disebut Pekan Budaya Daerah diadakan pada tanggal 25 hingga tanggal 27 Oktober 2010. Sementara, Festival Danau Poso (FDP) diadakan pada tanggal 29 hingga 30 Oktober 2010. FBD diadakan khusus oleh pemerintah Kabupaten Poso yang melibatkan masyarakat dari perwakilan 18 kecamatan di Kabupaten Poso. FDP diselenggarakan oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang melibatkan 9 Kabupaten. Kedua festival ini merupakan agenda rutin tahunan pemerintah daerah yang disebutkan bertujuan untuk menarik wisatawan ke wilayah ini. Sebagai agenda rutin tahunan, terdapat anggaran khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan ini. Disebutkan untuk tahun 2010, anggaran Festival Budaya Daerah sejumlah 100 juta. Sementara anggaran Festival Danau Poso belum diumumkan, namun dipastikan mencapai 1 milyar.
Dilaksanakannya dua kegiatan yang mengacu pada kata festival, diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten dan pemerintah Propinsi secara hampir bersamaan setiap tahunnya setidaknya menunjukkan isyarat tentang pentingnya festival tersebut. Namun apa yang paling penting dari sebuah festival? Pertanyaan ini hampir bersamaan dengan pertanyaan lain, untuk siapa festival tersebut diadakan? Catatan ini merupakan bagian dari catatan kritis terhadap penyelenggaraan kedua festival tersebut.

Padungku, Hari Raya Panen di Poso

Padungku. Kata ini disebarkan dengan gembira oleh seluruh warga Poso sejak bulan Juli 2010. Sempat ditunda selama bulan Agustus 2010, Padungku kembali marak dilakukan di desa-desa di seluruh Kabupaten Poso, tidak terkecuali di Poso, ibukota Kabupaten. Jika masa Padungku datang, maka seluruh warga desa sejak seminggu sebelum masa itu akan sibuk mempersiapkan diri, mulai dari mencari dedaunan, bambu, kayu api, mempersiapkan beras terbaik termasuk menghubungi sanak saudara di wilayah lain untuk datang berramai-ramai. Malam sebelum hari Padungku, seluruh desa akan dikepun asap pembakaran nasi bambu dimana-mana, juga teriakan gembira bersahut-sahutan, para pria dan wanita berkumpul di rumah-rumah bernyanyi-nyanyi sambil menyiapkan makanan untuk keesokan harinya.

Saat Padungku tiba, jalanan di desa juga kota akan ramai melebihi masa hari raya keagamaan. Motor, mobil hilir mudik juga yang berjalan memenuhi desa. Setiap rumah pasti dikunjungi, setiap rumah dipenuhi keluarga dari jauh, setiap rumah penuh gelak tawa, nyanyian dan gurauan diselingi tari-tarian. Di seluruh isi desa. Yang ada adalah kekeluargaan. Muslim, Kristen, Hindu, semuanya.Ini pesta syukur atas panen yang dihasilkan, atas kerja yang dicapai oleh para petani. Petani? Ternyata bukan hanya petani, namun oleh semua orang. Demikian makna Padungku saat ini.

Padungku sebenarnya berasal dari bahasa Pamona yang berarti semua sudah rapi, sudah tertib,sudah tuntas. Hal ini disimbolkan dengan dua hal: pertama, padi sudah tersimpan di lumbung. Kedua, alat pembajak sudah dibersihkan dan ditempatkan di bawah rumah (kolong rumah). Ketika kedua hal tersebut sudah dilakukan oleh seluruh petani di satu desa maka diadakan pesta bersama yang disebut mo padungku.

Wacana Serangan:Strategi Pembungkaman Gerakan Rakyat

“untuk bikin konflik lagi di Poso, gampang saja, cukup seribu rupiah.sms..”
(seorang anggota intel)

“lucu, mereka bilang dari Tentena mau serang Poso, kita yang di Tentena malah sibuk ke kebun, ke sekolah, ke kantor, di karamba, ikut liburan Idul Fitri,malah anak-anak muda sini sementara persiapan untuk pekan budaya Poso. Kemarin saya malah ikut sosialisasi handbook peringatan dini konflik berbasis komunitas. Artinya, kami ini mau damai...”
(seorang eks kombatan, Tentena)

“sekarang itu kalau konflik, yang untung cuma dua,provider telepon dan polisi/TNI, atau kadang-kadang juga media, beritanya naik..”
(seorang guru Mengaji, Poso)

***

Komentar-komentar tersebut diatas merupakan sebagian dari respon masyarakat akar rumput terhadap isu penyerangan yang beredar beberapa hari ini di Poso. Komentar tersebut menunjukkan dua hal yang saling berkebalikan. Pertama, ada keyakinan bahwa masyarakat Poso sangat rapuh sehingga sewaktu-waktu dapat digolakkan kembali meskipun hanya dengan isu yang disebarkan melalui sms. Keyakinan ini lebih banyak dimiliki oleh pihak pemerintah, para penguasa. Namun keyakinan ini berkebalikan dengan hal kedua, yakni masyarakat telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi baik untuk menyaring informasi yang benar, termasuk mengacuhkannya jika dianggap tidak benar, sekaligus melakukan tindakan klarifikasi melalui jaringan komunikasi antar kerabat, antar kawan, bahkan antar eks kombatan.

Upaya-upaya untuk menggambarkan Poso tidak aman sudah sangat sering dilakukan oleh berbagai pihak. Isu yang beredar dalam beberapa hari menjelang Lebaran hanyalah sekian usaha dari pihak-pihak berkepentingan beberapa bulan terakhir. Tulisan ini hendak melihat kepentingan-kepentingan yang menyertai upaya-upaya pengkondisian Poso sebagai wilayah tidak aman, atau bahwa masyarakatnya saling berkonflik. Pembungkaman. Pelumpuhan

***

Isu, rumor membentuk opini, disebarkan dalam simbol, pernyataan-pernyataan dan sebagainya hingga menjadi wacana. Sebuah wacana akan memproduksi gagasan atau konsep-konsep yang diyakini kebenarannya serta mendasari tindakan dan atau mempunyai efek dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan kata lain, wacana tentang kondisi Poso memiliki kemampuan untuk mengontrol setiap pernyataan dan mendasari perilaku masyarakat. Wacana menyebabkan masyarakat Poso tanpa sadar, seringkali dengan sengaja, “menyesuaikan” narasi dan perilaku sosial mereka dengan individu atau komunitas lain. Ini tergambar dari sejarah panjang meluasnya konflik Poso.

Sejarah, termasuk sejarah konflik Poso menunjukkan peranan isu dan rumor menjadi faktor utama meluasnya, berkepanjangannya konflik kekerasan di Poso. Selanjutnya isu, rumor yang dikemas dalam paket komunikasi singkat misalnya ala sms, membentuk jejaring komunikasi yang cepat, namun tidak jelas, singkat tapi tidak menjelaskan. Ironisnya, seringkali dipercaya. Atau paling tidak dianggap meragukan, tapi diwaspadai. Lalu terbentuk opini, menjadi wacana tentang adanya sesuatu, tentang keberadaan kelompok ini dan itu, selanjutnya saling mencurigai, dan ketika memuncak tidak terkendali menjadi sebuah tindakan.

Demikian juga yang terjadi ketika tidak seorangpun hingga sekarang mengetahui sumber informasi yang menjadi dasar pernyataan resmi Kodam VII/Wirabuana tentang kelompok-kelompok yang bertikai di Poso lengkap dengan nama-nama yang menyeramkan, termasuk isu tentang Pasukan Merah dan Pasukan Putih. Semuanya berasal dari isu dan rumor, lalu dengan tidak terduga telah memobilisir masyarakat. Dengan kata lain pemberitaan adanya kelompok bersenjata di kedua komunitas agama mendahului kenyataannya. Pernyataan itulah yang memobilisir massa, menjadikannya kenyataan. Akibat mendahului sebab (the power of discourse).

Sejarah konflik Poso juga menggambarkan dengan jelas efektifitas isu dan rumor untuk menenggelamkan kasus-kasus ekonomi politik yang sebenarnya sedang terjadi. Konflik di Poso pada tahun 1998 terjadi dalam lingkaran proses politik lokal. Proses politik lokal yang dimaksud adalah perebutan jabatan Bupati Poso pasca berakhirnya masa jabatan Arief Patanga, bupati Poso ke-13 (1989-1999), bersamaan dengan korupsi Kredit Usaha Tani (KUT) yang diduga dilakukannya. Meledaknya konflik Poso tidak saja menutup kasus korupsi tersebut, tapi juga terulang lagi dalam kasus-kasus korupsi dana kemanusiaan Poso. Tidak terungkap hingga sekarang.
Sejarah menunjukkan dengan jelas, dan beberapa pihak ingin mengulang kesuksesan atas sejarah gelap itu. Simbol, ikon, peristiwa tertentu dijadikan amunisi untuk meng-aktivasi ingatan masyarakat sehingga kecemasan menjalar, kecurigaan dipupuk, ketidakpercayaan dipelihara, proses perdamaian yang dirajut masyarakat akar rumput diretakkan.

***

Konteks dan isi isu yang disebarkan menjadi titik penting memahami kepentingan penyebarannya. Michel Foucault menyebut wacana sebagai suatu himpunan pernyataan (statement) atau sistem pengucapan yang menentukan cara kita berbicara dan selanjutnya menjadi penentu benar tidaknya suatu pernyataan (regime of truth) (Foucault, 1972). Menelusuri wacana adalah bagian dari upaya untuk memeriksa produksi dan reproduksi makna dari himpunan pernyataan. Himpunan pernyataan tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari konteks sosial, budaya, politik tapi sebaliknya terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subyek dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat (Hikam, 1996).

Konteks. Isu penyerangan disebarkan dalam dinamika politik lokal di Poso, penetapan tersangka kasus korupsi dana recovery Poso, protes-protes bernada tidak puas terhadap pemerintah lokal. Sementara itu rajutan damai dalam masyarakat mulai terjalin, kekerabatan menyatu, kunjungan lintas komunitas, antar wilayah terjadi setiap saat, ingatan peristiwa negatif konflik mulai terurai dalam kesadaran kritis tentang kepentingan politik dan ekonomi yang menyertainya.

Isu. Isu penyerangan menggunakan dua kata kunci: kelompok tertentu dan hari raya. Jelas, selain mengaktivasi ingatan masyarakat, juga mempolitisir ingatan dalam ranah konflik dan agama. Isu ini memainkan rasa keadilan dan kerinduan akan perdamaian yang sudah ada dalam masyarakat.

Kondisi inilah yang kemudian diharapkan dapat melumpuhkan kesatuan lintas komunitas, lintas wilayah dalam lingkaran kesadaran kritis mereka terhadap proses politik. Gerakan rakyat lintas komunitas, lintas wilayah yang selama ini sudah terjalin dalam menuntut hak-hak ekonomi, sosial, politik mereka ditenggelamkan dengan isu masih pecahnya kelompok tersebut. Selanjutnya pelumpuhan ini akan mengakibatkan dua hal: pertama, pembungkaman terhadap kasus-kasus yang berkaitan pencurian hak-hak rakyat, terus dilestarikan. Kedua, jika tuntutan, perjuangan dilanjutkan akan diberikan tuduhan baru, mulai dari pengacau keamanan, hingga tuduhan bahwa tuntutan tersebut hanya disuarakan oleh kelompok tertentu (baca:komunitas tertentu). Dalam hal inilah dapat dikatakan wacana penyerangan tentu merupakan strategi pembungkaman gerakan bersama masyarakat untuk merebut kembali hak-hak-nya SIPOL dan EKOSOB.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1431 H
Mohon Maaf Lahir dan Batin


Poso, 6 September 2010
Gerakan Lawan Lupa.

Pejuang-pejuang Tana Poso

Sejarah adalah milik para pemenang. Karena itupula catatan tentang pejuang dan pahlawan di suatu wilayah adalah catatan yang dibuat oleh pemenang. Pada akhirnya catatan sejarah tentang pejuang Tana Poso tidak dibicarakan, bahkan dipinggirkan hampi rlenyap. Upaya untuk mendekonstruksi sejarah Poso menurut tutur masyarakat aka rrumput menemukan kisah perjuangan luar biasa yang menggambarkan bagaimana Tana Poso dipertahankan, diperjuangkan.

Wilayah ini disebut Poso pada abad ke 12. Poso berasal dari bahasa Pamona berarti KEKUATAN (Perdebatan mengenai arti kata Poso yang selalu dikutip oleh para aktivis,peneliti dan akademisi akan diuraikan tinjauan kritisnya pada bahasan mengenai sejarah Poso). Adalah kisah pejuang Tana Poso-lah yang menggambarkan bagaimanaTana Poso menjadi kekuatan yang memiliki makna mendalam bagi komunitas yang mendiaminya selama berabad-abad.

Islam adalah agama yang pertama masuk di wilayah ini, yakni di Wotu pada tahun 1583, sementara Misionaris Kristen (Kruyt) masuk ke wilayah pedalaman pada tahun 1892 (Pertemuan Islam dan Kristen yang harmonis dan indah dimulai saat Kruyt diterima dan diberikan petunjuk bahkan diantarkan oleh Baso Ali – sekarang keturunan keluarga Odjobolo, tokoh Islam, ke wilayah pedalaman untuk memberitakan Injil). Sebagai seorang misionaris, Kruyt tunduk pada perintah Kerajaan Belanda.Dalam rangka meluaskan ekspansinya dan menundukkan wilayah Poso, Kerajaan Belanda memerintahkan Kruyt untuk pergi ke Wotu, dan meminta agar Poso dilepaskan. Namun kedatangan Kruyt tidak disambut oleh penguasa Wotu. Hal ini pertama-tama karena hubungan antara Wotu dan Poso adalah hubungan yang sederajat, tidak saling menguasai atau menundukkan. Wotu memiliki wilayah kedaulatan tersendiri, demikian pula Poso dan demikian pula Luwu. Hubungan antara ketiga wilayah ini saat itu saling mengakui dan menghargai wilayah kedaulatan masing-masing. Namun, bila Poso memiliki urusan yang berkaitan dengan Luwu, Poso akan mengurusnya melalui Wotu. Demikian pula bila Luwu memiliki urusan dengan Poso maka akan melalui Wotu. Kesepakatan untuk saling melindungi bahkan disimbolkan dengan penanaman bambu kuning di Korobono dan biji mangga di Tanumbeaga (sekarang di atas Desa Taripa). Bambu kuning dan biji mangga ini menjadi simbol satunya Luwu dan Poso (baca:Pamona). Namun, kepergian Kruyt dalam statusnya sebagai perwakilan Kerajaan Belanda bukan misionaris ke Wotu bukan tanpa maksud, karena disertai dengan isu yang dihembuskan oleh kolonial Belanda bahwa Tana Poso adalah jajahan Luwu dan Wotu. Isu ini dimaksudkan untuk memecah belah kesepakatan kedaulatan yang sudah terjalin antar wilayah demi meluluskan ekspansi kolonial Belanda.

Penolakan Luwu atas permintaan Kerajaan Belanda disambut dengan melakukan serangan besar-besaran ke Wotu. Macoa Wotu ditangkap dan dibawa ke Jakarta. Hingga saa tini tidak pernah ada kisah yang terdengar pasca penangkapan Macoa Wotu yang mempertahankan kesepakatan kedaulatan. Penangkapan Macoa Wotu menimbulkan perlawanan di berbagai wilayah di Tana Poso. Yang terkenal adalah perlawanan Tabatoki di Pebato, perlawanan Tompayau di Kandela dan perlawanan Umanasoli di Peore ( bersama dengan Raja Mori, Marunduh).

Kisah perlawanan Tampayau dikenal paling heroik. Meskipun memiliki pasukan gerilya rakyat setempat dalam jumlah yang kecil, Tampayau menolak menyerahkan diri. Kolonial Belanda tidak pernah berhasil menangkap Tampayau. Tampayau dipercaya memiliki kekuatan khusus yang membuatnya tetap bertahan hidup. Untuk menundukkan Tampayau yang dianggap paling merugikan, kolonial Belanda memakai siasat.Kerajaan Belanda meminta pimpinan Tana Poso (setelah melalui kesepakatan) untuk memberitahukan kepada Tampayau bahwa akan diadakan perundingan perdamaian.Pertemuan perundingan perdamaian ini mensyaratkan Tampayau datang sendirian dengan tidak membawa perkakas perang. Karena diperintahkan oleh pimpinan Tana Poso saat itu dan mendengar bahwa akan ada perundingan damai, Tampayau menyepakati pertemuan tersebut. Tampayau menghadiri rencana perundingan perdamaian dengan hanya membawa serta satu orang tukang dayung perahu.

Siasat perundingan kolonial Belanda ini berhasil. Datang dengan damai, Tampayau ditangkap dan diseret untuk dibunuh. Setelah dilucuti seluruh badan, Tampayau diseret masuk ke wilayah Tandobone untuk dibunuh. Namun dikisahkan, prajurit kolonial Belanda yang menyeret Tampayau kelelahan dan tertidur saat sedang beristirahat di bawah sebuah pohon. Tampayau berusaha melepaskan ikatannya dan bergerak cepat melawan prajurit yang terbangun, membunuh belasan prajurit.Perlawanan Tampayau membuat kaget para prajurit, lalu Tampayau dihujani peluru.Bahkan setelah gugur karena terjangan peluru, tubuh Tampayau dipotong-potong kecil. Namun kisah Tampayau telah menunjukkan perlawanan besar untuk mempertahankan Tana Poso, menolak tunduk.Tugu di Tandobone, Pamona, menjadi tanda keberadaan Tampayau.

***

Kisah pejuang-pejuang Tana Poso di atas menggambarkan dua hal penting. Pertama, upaya penaklukan dan penguasaan alat dan sistem produksi di negeri yang gemah ripaloh jinawi ini dilakukan oleh penjajah ekonomi berkoalisi dengan kekuasaan.Ketidakmampuan kolonial Belanda menundukkan perlawanan Tampayau dan gerilyawan kecil lainnya, mendorongnya menggunakan jalur kekuasaan dengan meminta pimpinan Tana Poso untuk menyerahkan Tampayau dengan siasat perundingan.

Dalam banyak peristiwa pembebasan lahan di Poso, dan sekitarnya (di wilayah Indonesia)perusahaan menggunakan tangan pemerintah untuk alih-alih menjadi penengah, jurudamai, menjadi tim sembilan/sepuluh atau sebelas lalu membuat kesepakatan penyerahan tanah. Bahkan lebih parah lagi, karena Undang-undang Penanaman Modal, penetapan kebijakan pengelolaan kawasan hutan yang berlandaskan Hak Menguasai Negara (HMN), lalu ketentuan-ketentuan sektoral yang menyangkut hutan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990) dan peraturan lainnya menjadi legitimasi monopoli penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Demikian juga kisah Naftali Duka, Kepala Desa Bimor Jaya yang menolak kehadiran perusahaan di desanya lalu dijerat pasal Undang-undang Tipikor dengan tanpa alasan yang kuat,adalah salah satu upaya melumpuhkan perlawanan. Bukan hanya aparat ideologi,aparat represif negara, yakni militer dan polisi menjadi bagian aktif dariupaya penguasaan dan penaklukan tanah. Penggunaan militer dan polisi untukmenakut-nakuti atau melakukan serangan terhadap aktivis dan para petani diBanggai, di Morowali, di Poso menunjukkan taktik-taktik alat represif negara.

Namun, hal kedua yang tidak kalah penting adalah perjuangan membutuhkan napas panjang dan kekuatan bersama. Bersatu, berteguh, lalu bergerak bersama menuntut, merebut.Dengan kata lain perjuangan untuk tanah, air dan udara sebagai hak untuk hidup adalah sebuah totalitas bagi kemerdekaan, meskipun tidak selalu membuahkan hasil secepat yang diharapkan. Terus menerus bersuara, beraksi, berkomitment melanjutkan perjuangan untuk kemerdekaan. Godaan untuk menjauhkan diri dari panggilan untuk perjuangan adalah dinamika sekaligus strategi dari kekuasaan.Namun kisah Tampayau menggambarkan perjuangan untuk Tana Poso telah dilakukan dengan darah dan airmata. Meskipun dalam kelompok-kelompok kecil, dengan peralatan sederhana, dan ketidakkepastian untuk menang tidaklah mudah, keteguhan hati melanjutkan perjuangan mendasari jiwa dan raga. Penolakan Macoa Wotu untuk mengatasnamakan penyerahan Tana Poso juga menunjukkan keterkaitan ikatan perjuangan ini, meski harus menanggungresiko mati. Gerakan rakyat, akademisi, aktivis, sastrawan, seniman yang terus bergulir di negeriini adalah gerakan yang membutuhkan napas panjang, saling berkaitan. Penangkapan aktivis FRAS dan petani di Banggai, menggerakkan wilayah lain di negeri ini,Poso, Morowali, Donggala, Palu untuk bersinergi. Bukan hanya aktivis gerakan, tapi akademisi, politisi, peneliti, penulis dan sebagainya. Godaan saat ini terlihat lebih kompleks, baik donor melalui paradigma pembangunan dan perdamaian atau jabatan.

Kemerdekaan yang diraih Republik ini adalah juga karena perjuangan Tampayau dan Tampayau-tampayau lain di berbagai wilayah di Tana Poso, meskipun mereka tidak terdaftar dalam kategori pahlawan versi negara ini. Makna amanat perjuangan kemerdekaan ini menempatkan visi rakyat untuk: "menyelamatkan semuanya", Rakyatnya,, tanahnya,pulaunya, lautnya (tentu didalamnya hutan, tambang, sungai, air) dari penguasaan dan penaklukan (siapapun, atas nama apapun).

Sejarah telah mengajarkan untuk berjuang bagi status untuk kemerdekaan. Dengan kata lain,perjuangan atas Tana Poso tidaklah a-historis. Dalam konteks yang berbeda dan lebih kompleks pada jaman ini, perjuangan masih harus dilanjutkan. Melawan penguasaan, penaklukan atas tanah-tanah, air, udara, pun atas nama pembangunan.Pun, jika pelaku-nya adalah penguasa negeri ini dengan alat ideologi dan alatrepresifnya.Dan,pejuang-pejuang itu bergerak lagi dalam wujud yang berbeda namun sama dalam jiwa untuk kemerdekaan (bagian 2 tulisan)**


* Kisah Tampayau didapatkan dari Budayawan Poso, Yustinus Hokey dan dari pertemuan para Tetua Poso dengan penulis
**dalam versi terbatas di www.perempuanposo.com/artikel

Poso, 18 Agustus 2010

Pasca Pilkada Poso: Imagining Poso

 Friday, June 11, 2010 at 11:17am

Oleh: Lian Gogali

Kalian bisa lihat sendiri, Poso ini aman karena saya, keamanan bisa tercipta karena saya. Tanah runtuh itu bisa diobrak-abrik karena saya...... apa gunanya punya uang banyak kalau kamu orang tidak bisa ke kebun dengan rasa aman?apa gunanya punya uang banyak kalau kamu orang tidak bisa kesana kemari dengan nyaman?.....

“Kalau saya tidak lagi memimpin poso, kamu siap-siap lagi (ba)bungkus”

****
Kutipan pertama di atas adalah penggalan kalimat yang diungkapkan berulang-ulang dalam kampanye pasangan Piet – Samsuri. Kutipan terakhir disampaikan di Desa Silanca, salah satu desa yang kepala desanya dicopot oleh Piet Ingkiriwang tanpa alasan yang jelas. Pasangan ini dipastikan memenangkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Poso 2010-2015. Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Poso menetapkan Piet Inkiriwang dan Ir. Samsuri sebagai pasangan dengan perolehan suara tertinggi yaitu mencapai 45.119 suara (38,76%). Perolehan suara lainnya, pasangan nomor urut 2, Sony Tandra dan H. Muljadi dengan 30.712 suara (26,38%), pasangan nomor urut 3 Frans Wangu Sowolino dan Burhanuddin Andi Masse dengan 21.579 suara (18,54%), serta pasangan nomor urut 1 Hendrik Gary Lyanto dan Abdul Muthalib Rimi dengan perolehan 18.992 suara (16,32%).

Tulisan ini tidak hendak membahas latarbelakang politik yang memenangkan pasangan Piet dan Samsuri. Tulisan ini dalam keterbatasannya (karena membahas politik bahasa tersebut di atas membutuhkan ruang yang luas) dengan mempertimbangkan kemenangan pasangan ini, mencatat imagining Poso, pasca hasil Pilkada.

PILKADA Poso:Menggugat Hegemoni,Mendekonstruksi Konflik

Tuesday, June 1, 2010 at 8:40am

Oleh : Lian Gogali

Tiga tahun sebelumnya, berkumpulnya massa disatu titik akan menjadi persoalan serius keamanan. Ratusan petugas kepolisian, TNI, akan disiagakan, persenjataan disiapkan, jalanan akan lengang, suasana kota akan sepi. Bahkan, meskipun massa tidak berkumpul namun isu berkumpulnya massa tertentu hingga isu pengerahan massa dari Poso ke Tentena atau Tentena ke Poso tidak hanya menjadi ancaman serius bagi keamanan namun merembet, menembus, mengaktivasi ingatan seluruh masyarakat tentang peristiwa negatif pada sejak tahun 1998 hingga 2008 dengan berbagai pola-pola kekerasan. Pada saat itu, dua kota utama di Kabupaten Poso, Poso dan Tentena, menjadi “lingkaran” perlindungan identitas, wilayah “kami” dan wilayah “mereka”. Poso sebagai “wilayah muslim”, Tentena sebagai “wilayah Kristen”

Dua minggu masa kampanye PILKADA Poso yang ditetapkan oleh KPU Poso, yakni sejak tanggal 17 – 29 Mei 2010, masyarakat Poso dalam aktivitas kampanye membongkar seluruh persepsi, asumsi, hegemoni wacana tentang Poso. Masyarakat dengan beragam caranya menggugat kembali sejarah konflik Poso yang menghegemoni, bahkan dengan elegan melewati batas korban dan pelaku yang digariskan oleh kekuasaan. Selanjutnya, tiga hal ini yang terjadi: “melewati” identitas agama dan suku; menempatkan dengan benar Pilkada sebagai “pesta” rakyat; melakukan “confronting the past” atau menempatkan konflik Poso pada tempatnya.

POLMAS : Si Parasit...!

Oleh : Lian Gogali

“Lian! 450 Polmas mau ditempatkan di Aceh dalam waktu dekat ini!” suara Koordinator Nasional Liga Inong Aceh terdengar tertekan saat menelpon saya. “450 orang untuk satu kabupaten!...lanjutnya“Lia

n, ini calon-calon pelaku pelecehan pada perempuan Aceh,..lagi..”Kawan saya ini seorang laki-laki “lagi….lagi.., lian, bagaimana ini?” Poso adalah proyek percontohan pertama penempatan polmas.

Bagaimana ini??Masih lewat telepon, kawan saya melanjutkan dengan mulai mendata ratusan perempuan-perempuan yang dalam setahun terakhir ini melaporkan kasus-kasus pelecehan seksual,kekerasan, pemerkosaan, kehamilan tak diinginkan yang mereka alami ke LINA. Laporan ini baru diperolehnya dari dua kabupaten di Aceh. Aceh sendiri terdiri dari 23 kabupaten. Kami mulai menghitung bersama. 450 untuk 1 kabupaten. Rata-rata jumlah penduduk 1 kabupaten adalah 360.000. Terdapat 23 kabupaten. Aha, apa yang anda pikirkan? Atau, apa yang mereka pikirkan? Mereka ini sudah tentu pihak disana itu. Pengambil keputusan demi keamanan masyarakat atau keamanan nasional, istilahnya. Dalam hati saya bersyukur, kawan saya ini trauma dan memahami apa maksud saya saat menggambarkan polmas di Poso dan berdebat dengan pihak dari Departemen Pertahanan dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan. Departemen Pertahanan mengatakan: “jangan menuduh tanpa bukti, hanya berdasar pada satu dua kasus, ini berbakti untuk bangsa!” Pihak kementrian pemberdayaan perempuan mendengar informasi dari pihak pimpinan tertinggi kabupaten bahwa polmas adalah pemuda terpilih dari warga lokal Poso yang secara khusus dilatih untuk memahami masyarakat. Wah,..

Kembali ke dunia nyata, beginilah yang terjadi: Pemuda-pemuda muda usia, lulusan setara SMU, berasal dari Jakarta, Bandung, Bali, bermodalkan pelatihan sebulan dengan materi pengembangan intelegensia dalam masyarakat dan fungsi pengenalan status sosial dalam masyarakat (berdasarkan informasi dari Bina Mitra Polres Poso). Berjumlah 664 orang, ditempatkan di 150 desa di Kabupaten Poso. 664 orang polmas dalam satu kabupaten. Dalam satu desa ditempatkan 4 – 5 polmas. Hanya satu minggu sejak penempatannya langsung mendapatkan protes dari seluruh masyarakat. Seluruh protes tersebut beralasan, memiliki bukti, dan bukan karena satu-dua kasus. Terjadi di semua desa dimana polmas ditempatkan. Pelecehan seksual, kehamilan tidak diinginkan, ingkar janji, keributan dengan masyarakat, ketidaknyamanan dalam masyarakat.

Pertama, pengabaian pada kearifan lokal. Bina Mitra Polres Poso menjelaskan bahwa polmas ditempatkan untuk menjadi problem solving dalam masyarakat. Pernyataan ini dengan tegas mengabaikan struktur sosial yang ada dalam masyarakat (para imam,pendeta,tokoh masyarakat,tokoh adat), sekaligus menempatkan masyarakat semata-mata sebagai pelaku kekerasan dan tidak memiliki kearifan local sehingga membutuhkan campur tangan polmas, si muda belia. Kawan saya dari aceh menyebutkan terdapat kearifan lokal dalam penyelesaian masalah, misalnya melalui tuha peut 4 (yang dipertuha empat). Dalam budaya Pamona Poso, terdapat pula tua-tua adat di lembaga adat dan gereja, juga imam yang berfungsi secara sosial dalam proses penyelesaian masalah dalam masyarakat. Struktur sosial ini dalam sejarahnya telah memegang peranan yang sangat kuat, mengatur, menata, mempengaruhi, memperbaiki, dan lain-lain yang ada dalam masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat, karena mereka adalah masyarakat itu sendiri.Bukankah secara sah pula mereka yang mengenal dan membaui, merasakan apapun dalam masyarakat dan karenanya bergerak dalam dinamika itu? Lalu polmas ditempatkan untuk problem solving?kedengarannya jadi sebuah lelucon. Menjadi lelucon yang tidak lucu. Kenyataannya, di semua desa dimana polmas ditempatkan, polmas yang justru lebih banyak menyebabkan masalah dalam masyarakat, mulai dari kasus mabuk-mabukkan, berkelahi dengan penduduk setempat hingga menghamili perempuan lalu tidak bertanggungjawab. Sialnya, jawaban pihak kepolisian terhadap keluhan masyarakat adalah “itu masalah oknum”. Jadi ingat dengan lagu Bimbo (kalau tidak salah) ‘bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar..”.

Kedua, konteks budaya. Memahami masyarakat atau menjadi mitra masyarakat mensyaratkan pengenalan, pemahaman dan penghargaan sekaligus penghormatan terhadap budaya masyarakat. Kurikulum pelatihan polmas Poso tidak memasukkan hal ini. Jangankan memahami konteks budaya dimana dia ditempatkan, para polmas memilih petantang petenteng dengan lagak dan laku mereka seenaknya. Maka ketika dua orang gadis hamil disatu desa (ini hanya satu contoh dari ratusan contoh lain), dan giwu (denda) dikenakan pada mereka, jangankan menyanggupi, menganggapnya sebagai pelanggaran adatpun tidaklah dipahami oleh mereka. Akibatnya, kata-kata “suka sama suka” atau “perempuannya kok juga suka” tidak hanya menjadi alasan yang paling sering dikatakan tapi juga melakukan viktimisasi terhadap perempuan.

Ketiga, seragam (yang baru). Polmas adalah wajah baru pendekatan keamanan dalam masyarakat khususnya pasca konflik. Sejak ditariknya aparat keamanan yang di BKO-kan, polmas adalah pendekatan baru untuk tetap “memaksa” masyarakat untuk menerima aparat keamanan. Ini adalah bentuk lain dari ketidakpercayaan pada masyarakat. Disatu pihak memelihara trauma masyarakat terhadap aparat keamanan karena dianggap lebih berfungsi sebagai bentuk lain “mengawasi” masyarakat.

Bahkan tanpa menyebut kasus-kasuspun, hal diatas sudah menggambarkan tidak ada alasan untuk menerima polmas, jika tidak dipaksa. Tetap bertahannya polmas di Poso dan akan dilaksanakannya pola yang sama di Aceh menunjukkan evaluasi dan otokritik bertubi-tubi yang dilakukan oleh semua pihak terhadap pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah diwilayah konflik tidak bertuah. Ironisnya. Berada tetapi tidak dianggap ada. Ada tetapi tidak berfungsi, sebaliknya merusak tatanan sosial dalam masyarakat. Karena itulah dia menjadi parasit. Menempel ada dalam masyarakat , difasilitasi, mendapatkan fasilitas, dibayar, dan tidak bekerja selain menelpon atau sms bolak-balik setiap hari (sehingga kata kawan-kawanku mereka tidak dibekali senjata selain handphone)

Jadi tidak banyak kataku pada kawan Aceh : “tolak!”

 Monday, December 22, 2008 at 7:39pm

Pasar Malam di Festival Danau Poso

Oleh  :  Lian Gogali

“Itu pasar malam”gerutu seorang kawan. ”Kalau bukan pasar malam, FDP hanya seperti keramaian yang dipindahkan di tepi Danau Poso” sambung yang lain. “sialnya,biayanya dari pemda, eh rakyat..”Ini gerutu resmi dari berbagai obrolan dengan berbagai pihak.

Awalnya sejak pertama kali dibuka, tidak ada niat saya untuk menengok ke obyek yang diobrolin. Saya masih sangat mengingat dan cukup trauma dengan kata festival yang dilekatkan pada tahun lalu dalam moment yang sama ketika kenyataannya saya hanya menemukan bangunan-bangunan kosong, lesehan jualan para pedagang mainan anak-anak dan baju-baju dan pengunjung yang bisa dihitung jumlahnya; kosong. Ini bukan penasaran tapi nekad, memutuskan mengunjungi lagi, berharap menemukan perbedaan yang bisa memberi makna pada kata festival, atau setidaknya pada kata Poso.

Well, memang ada perbedaan. Keramaian. Pertama,penjual pakaian mulai dari anak-anak hingga orang dewasa lebih banyak dan dalam jumlah yang lebih besar sehingga membuat tenda yang besar, dan melebar ke bawah rumah panggung.Juga, lebih banyak penjual makanan, yah bakso, binte, mie, nasi rames. Para penjual makanan bahkan melebar hingga ke luar jalan-jalan menuju lokasi. Kedua, pengunjung lebih banyak, sekalipun hujan deras. Para pengunjung meramaikan tenda-tenda penjualan pakaian, makanan.Ketiga, pengunjung boleh parkir dimanapun mereka suka. Saat memasuki wilayah parkir, petugas parkir meminta sewa parkir dan mempersilahkan pengemudi memarkir dimanapun mereka inginkan dan dengan cara apapun.Sehingga wilayah festival tidak hanya diramaikan oleh seliweran pengunjung tapi juga motor, mobil malang melintang disepanjang jalan.Keempat,...(saya tidak menemukannya meski sudah mencari-cari bermaksud menambah-nambah)

Tentu saja ada kesamaannya. ”ini kegiatan Propinsi” demikian celutukan wartawan di Poso yang ditanyai mengapa tidak meliput Festival Danau Poso. Lalu, lengak-lengok para putri-putri dan putra-putra kemudian diberi gelar Putri Putra Danau Poso,dan saya berani bertaruh pasti putra-putri yang cantik,cakep itu tidak tahu bahwa Danau Poso (yang melekat pada gelar mereka) sekarang sudah menurun debet airnya dan sudah tercemar, atau yang paling sederhana saja berapa luasnya, bagaimana terbentuknya, berada disekitar desa-desa yang bagaimana, apalagi bagaimana nasib ikan sogili yang khas itu di danau.Kesamaan yang lain, musik. Ini yang paling ramai dan tidak hentinya menemani para pengunjung. Lagu-lagunya pun mentereng, selera luar negeri dan pop nasional. Jangan berani tanya lagu-lagu daerah.Pun, yang dimodifikasi. Tari-tarian?oh,adaa…pada bagian khusus yang benar-benar khusus. Kesamaan yang lain yang patut diperhatikan; kehadiran bupati dalam peresmian dan penutupannya meskipun terdapat perbedaan kecil yang penting, kehadirannya disertai oleh anak, para family yang adalah caleg dari sebuah partai (tentu saja partainya seragam dong dengan sang ayah), beberapa diantaranya dipasangkan baliho ucapan selamat datang dengan foto termanis.
Begitu.,
Baiklah, mungkin harus memaksa diri memaklumi bahwa festival ini diadakan pasca konflik kekerasan di Poso (sambil membantah sendiri dalam hati:”bukankah justru karena itu?”). Atau saya harus berhenti memikirkan apalagi menyamakannya dengan Festival Kesenian Yogyakarta.Hmm...ayolah!

Bahkan,
Rasa maklumpun tidak mampu menghentikan kekosongan makna yang terpampang jelas dari Festival Danau Poso.Setahun yang lalu, lokasi tempat pelaksanaan Festival Danau Poso adalah bekas lokasi pengungsian penduduk dari berbagai penjuru wilayah, yang disulap dengan dana milyaran menjadi bangunan-bangunan menyerupai Lobo yang anggun sehingga memasuki wilayah ini tidaklah lagi menjumpai para pengungsi berbaju sederhana yang makan seadanya. Dalam konteks wilayah bekas konflik, festival ini tidak menyempatkan diri memberikan wajah atau sebuah tanda mengenai kompleksitas persoalan pengungsian yang hingga saat ini belum selesai hak keperdataannya, hidup menumpang.Sebaliknya, dengan angkuh, hendak mengatakan: semuanya sudah normal dan baik. Mari kita berpesta. Ada semacam kesadaran yang naif tentang sekitarnya. Hanya sekitar 500 meter dari lokasi penyelenggaraan Festival Danau Poso, puluhan pengungsi di wilayah Later belum mendapatkan kepastian mengenai tempat tinggal. Atau bahwa, keramaian ini (maaf, tidak mau menggunakan kata festival) diadakan ditepi Danau Poso yang memiliki keragaman kekayaan panorama yang cantik dan unik sehingga pantaslah jika ada diantara bangunan-bangunan itu terdapat sedikit saja petunjuk tentang keindahan alam, kekayaan alam di Sulawesi Tengah; Taman Anggrek Alam, Air Terjun Saluopa, Air Terjun Sulewana, Danau Poso, Goa Pamona hingga kekayaan pertanian dan perkebunan (yang menyebabkan para investor berebut masuk merebutnya)

Apa mau dikata.
Kosong (seandainya enggan bilang:mati)

 Monday, December 1, 2008 at 1:56pm

Menggelar Teror Terorisme

Oleh  :  Lian Gogali

“Selamat malam pak, bu, tolong dikeluarkan KTP-nya. Pak sopir tolong bagasinya dibuka. Ini pemeriksaan resmi!!”

Setidaknya 6 kali kata-kata ini diucapkan oleh petugas polisi selama saya dalam perjalanan dari Poso ke Palu. Dalam dua hari terakhir, kawan yang lain menceritakan, dirinya diperiksa hingga 20 kali dalam perjalanan dari Luwuk ke Palu. Pemeriksaan yang ketat ini memiliki satu alasan pasti, mencegah aksi terorisme menjelang eksekusi Amrozi Cs. Begitu seliweran komentar orang. Tetapi Kapolda Sulteng, Brigjen Suparni Parto, mengatakan: “ Gelar Cipta sejak 1 november ini adalah operasi sekaligus pra kondisi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru yang diprediksikan angka kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat” tanda-tanda tentang kerawanan kan sudah nampak, seperti aksi teror yang beberapa waktu belakangan ini terjadi. Makanya aktifitas (operasi rutin) yang kita telah laksanakan, intensitasnya lebih ditingkatkan”

Maka, meskipun anggota Polri Poso sudah terdiri dari 1400 personil, pada akhir bulan Oktober, dua kompi yang terdiri atas 200 personil Polri dari kesatuan Brimob dan Samapta Polda Sulawesi Tengah tiba di Poso. Kompi ini akan berada di bawah kendali operasi Polres Poso, memperkuat pengamanan di perbatasan Kabupaten Poso dengan Kabupaten Parigi Moutong dan perbatasan Kabupaten Poso, serta Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan pasukan ini ditambahkan dengan 300 personil TNI. Keberadaan mereka menurut Kapolres akan memberikan rasa aman terhadap masyarakat serta memperkecil ruang gerak para pelaku teror yang telah sempat beraksi di dua desa di kecamatan poso pesisir utara pada 29 dan 31 oktober sebelumnya. Personil Polisi dan Tentara ini ditempatkan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan, termasuk gereja, pura. Anehnya, mesjid tidak dijaga.

Dari berbagai pola penempatan aparat keamanan, yang paling kelihatan adalah asumsi penempatan aparat keamanan selalu dimulai dengan aktivitas kekekerasan yang dirangkaikan selalu dalam lingkup aktivitas keagamaan, atau peristiwa yang dianggap merepresentasikan keagamaan tertentu. Secara langsung, hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat tentang konflik Poso dan pasca konflik Poso, memelihara wacana konflik Poso sebagai konflik agama dan pada akhirnya mempengaruhi daya kritis masyarakat terhadap penempatan aparat keamanan yang mengikuti berdirinya berbagai instalasi militer. Penempatan mereka di berbagai instalasi militer tersebut.

Itulah sebabnya, terdapat kesan yang serius bahwa kehadiran aparat keamanan yang berulang-ulang datang, dan datang lagi menunjukkan keseriusan aparat keamanan menangani kasus Poso pasca konflik. Sayangnya, berbagai upaya untuk memusnahkan peledak atau bahan peledak yang ditemui, membakar senjata api, termasuk menangkapi mereka yang masuk dalam DPO selalu berulang dan berulang-ulang dikerjakan. Toh, masih ada terror bom. Toh, masih ada kekerasan. Jika demikian, dimana kelirunya? Apakah penempatan aparat keamanan menjadi efektif atau legitimasi pasca penempatan mereka yang lebih efektif?

 Saturday, November 8, 2008 at 10:44am

Pasca KOnflik Poso:Tanah-tanah bertuan Militer dan Investor

Oleh  :  Lian Gogali

Sebelum konflik Poso, jika anda memasuki wilayah Kabupaten Poso hingga di perbatasan Kabupaten Morowali, anda akan menemui hamparan sawah, coklat dan kelapa-kelapa yang berjejeran disepanjang pantai. Hijau, menyejukkan mata.

Setelah konflik Poso terjadi, hamparan kehijauan yang anda akan temui tidak lagi bernama sawah, coklat atau kelapa tetapi bangunan-bangunan dan seragam. Hamparan bangunan hijau dan seragam hijau dan coklat di Kabupaten yang panjang wilayah dari Barat ke Timur sejauh 476 km, lebar Utara ke Selatan sejauh 396 km, dengan luas : 8.712,25 km atau 12,81 % dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah. Bangunan kecoklatan, kehijauan berjejeran, merapat, hanya berjarak belasan km, bahkan ada yang dalam hitungan meter yang bertuliskan: Lapangan tembak KODIM 1307 Poso di Desa Tonipa Poso Pesisir; Markas Komando Brimob Detasemen (Kompi 4 Pelopor) di Moengko Poso Kota Utara; Mess Wirabuana,500 meter dari Mako Brimob Moengko; Kompi Bantuan Yonif 714 SM di Kawua Poso Kota; Yonif 714 Sintuwu Maroso sekaligus lapangan tembaknya di Desa Maliwuko Poso kota Selatan; Tanah rencana pembangunan Brigade Infanteri di Desa Tongko Kecamatan Lage; Tanah rencana pembangunan Pangkalan Angkatan Udara di Desa Labuan Kecamatan Lage; Markas Komando Brimob sekaligus asrama Brimob di Desa Saojo Kecamatan Pamona Selatan; Kompi Bantuan Yonif 714 di Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan; Polisi Masyarakat (Polmas) di setiap desa di seluruh Kabupaten Poso, dan ….lain-lain (bukan tidak mungkin bangunan coklat atau hijau lainnya akan bermunculan?!).

Bangunan-bangunan ini berdiri disamping rumah-rumah penduduk yang terbakar, terbengkalai, membentuk hutan-hutan kecil, yang sekaligus mengindikasikan penghuninya enggan kembali.Sangat mungkin karena trauma, rasa tidak aman, mendesak mereka untukmemilih pergi dari kampung/desa atau mati.

Di tanah, dimana bangunan-bangunan kecoklatan dan kehijauan tersebut berdiri dahulunya adalah tanah milik warga, tanah-tanah yang diwariskan oleh leluhur atau tanah-tanah yang dengan susah payah dibeli dan telah menghidupi sekian generasi. Konflik kekerasan yang menyebabkan gelombang pengungsian ke luar secara efektif telah menyebabkan nilai tanah menjadi sangat murah bahkan dianggap tidak bernilai. Beberapa pengungsi mengatakan menjual tanahnya seharga Rp.1 juta per hektar karena tidak memiliki harapan hidup lagi di tanah. Tidak ada tawar menawar harga, tidak ada negosiasi. Konflik Poso dengan berbagai pola kekerasannya telah dengan sangat massif menggusur para warga pemilik tanah yang nota bene para petani, wiraswasta kecil, buruh yang tidak memiliki seragam, menggantinya dengan mereka yang memiliki seragam lebih mapan.

Ditanah-tanah, dimana bangunan megah permanen coklat dan hijau itu berdiri, didiami oleh mereka yang datang atas nama pengamanan wilayah konflik. Pun, ketika konflik kekerasan terbuka dinyatakan sudah tidak ada, upaya-upaya untuk pembebasan tanah untuk membangun (lagi) instalasi militer tidak berhenti. Ironisnya (atau aneh?) pemerintah terlibat dalam negosiasi pembebasan tanah. Ini hanya salah satu contohnya. Sudah direncanakan (pastilah sudah lama rencana ini?) bahwa di Desa Tongko akan dibangun fasilitasi instalasi militer, Brigade Infanteri seluas 40 Ha. Pemerintah Kabupaten Poso diminta untuk menyiapkan lahannya. Perancangan lahan dari 40 Ha diubah menjadi 30 Ha, dan berada di wilayah kebun produktif milik warga Tongko dengan ganti rugi Rp.100.000 untuk setiap pohon, dan Rp.2500/meter. Warga menolak tetapi menaikkan harga. Rencana pembangunan Brigif berada di atas tanah penghidupan sehari-hari warga, diwilayah dimana terdapat lebih dari 1000 pohon durian, ribuan coklat dan kelapa juga manggis. Menurut salah seorang pemilik lahan, saat musimnya sebuah pohon durian bisa menghasilkan Rp.5 juta, cengkih bisa menghasilkan Rp.10 juta perpohon, belum lagi hasil coklat yang terbilang banyak. Sementara itu, setiap warga mengeluh akan sempitnya lahan di Desa Tongko dan meminta agar pemerintah kabupaten melalui Dinas Kehutanan dapat membebaskan lahan di bagian selatan desa untuk di pakai berusaha. Dinas Kehutanan menolak, itu adalah hutan lindung, demikian alasannya. Camat Lage membuka pendapat: “saya sudah akan pensiun, biarlah pembebasan lahan Brigif ini jadi kenang-kenangan untuk saya pensiun”

Lagi!! Atas nama pembangunan, kehidupan warga haruslah nomor dua. Kali ini lebih tegas, demi pengamanan wilayah pasca konflik dan pengamanan lainnya serta perlindungan wilayah, rakyat diharuskan menomorduakan kehidupannya, tanahnya. Konflik kekerasan secara efektif menjadikan tanah-tanah tidak lagi menjadi milik rakyat. Tanah-tanah menjadi milik mereka yang berseragam, atas nama pengamanan wilayah. Lalu, tanah-tanah menjadi milik mereka yang beruang, atas nama pembangunan. Kolaborasi kepentingan keduanya niscaya menggusur rakyat dari tanahnya. 

(Monday, October 27, 2008 at 7:07pm)